Pagertoyo – Program kartu tani sudah diluncurkan sejak tahun 2016 di wilayah Jawa, namun implementasinya belum menunjukkan kemajuan, Program kebijakan pupuk yang dilakukan Indonesia sejak empat dasawarsa yang lalu sudah sangat komprehensif.
Industri pupuk di Indonesia dibangun melebihi kebutuhan domestik, dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu: PT Pupuk Indonesia, sehingga dapat diarahkan misinya untuk membangun pertanian nasional. Namun demikian, kebijakan subsidi pupuk masih merupakan isu nasional yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang permanen. Dampak dari kebijakan tersebut bak pisau bermata dua, salah satu sisi memberikan dampak positif dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani,
disisi lain memberikan pengaruh negative bagi pembiayaan negara.
Di sisi lain, kebijakan subsidi pupuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan petani, terutama bagi petani kecil. Program pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah ditujukan bagi petani skala kecil agar dapat memenuhi “Asas 6 Tepat” dalam usaha budidaya tanamannya yaitu melalui tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga.
Program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan.
Sejak diluncurkan pada 2016, aplikasi program kartu tani belum menunjukkan kemajuan implementasi yang baik sebagaimana diharapkan, erencanaan penggunaan pupuk oleh kelompok tani, lokasi kios penjual pupuk yang jauh dari lokasi petani, jenis pupuk yang dibutuhkan tidak selalu tersedia, dan volume pupuk yang akan dibeli tidak cukup efisien dalam hal transportasi, merupakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi kartu tani di lapangan. Harus diakui bahwa di kalangan petani masih banyak yang belum mengerti dan memahami pemanfaatan kartu tani.
Kurang efektifnya penyelenggaraan sosialisasi dan promosi di tingkat petani oleh para pemangku kepentingan diduga berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan kartu tani ini. Dukungan dinas terkait dan jalinan Kerjasama dengan pihak perbankan (Himbara) yang ditugasi melaksanakan aplikasi kartu tani tidak selalu menggembirakan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan apakah petani sudah memperoleh informasi yang lengkap terkait kartu tani serta bagaimana pemahaman dan persepsi petani tentang manfaat dan implementasi kartu tani.
Untuk memenuhi keperluan tersebut, identifikasi masalah dan hambatan implementasi diperlukan pada tingkat implementasi kartu tani di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi petani tentang penggunaan kartu tani dan mengidentifikasi faktor penghambat penggunaan kartu tani dalam mendukung distribusi pupuk bersubsidi. Susunan penulisan kajian ini terdiri dari pendahuluan, metodologi, kebijakan subdisi pupuk dan kartu tani, persepsi petani tentang kartu tani, serta faktor penghambat dan pendorong penggunaan kartu tani. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai umpan balik atas implementasi program kartu tani, sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan aplikasi kartu tani ini di waktu mendatang.
Share :